Legitimasi Oh Legitimasi, Sumedang Gitu Loh

Ilustrasi

Ilustrasi

Bagi seorang Blogger bukan menjadi hal yang aneh, ketika untuk mendapatkan sesuatu, langkah yang pertama kali dilakukan adalah ‘googling’, yakni mencari informasi menggunakan kata kunci di mesin pencari google.com. Begitupun dalam hal mencari informasi mengenai istilah legitimasi yang tengah hot diperbincangkan oleh beberapa elit di kota tahu ini.

Legitimasi erat kaitannya antara pemimpin dan rakyat yang dipimpinnya, bagaimana kebijakan/putusan dari pemerintah dapat diterima oleh rakyatnya. Hingga pada akhirnya kita dapat mengetahui sejauh mana rakyat bisa menerima dan mengakui kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.

Dalam konteks legitimasi, suara rakyat merupakan hasil akhir untuk menentukan suatu kebijakan dari pemerintah.

Misalnya untuk menentukan kepala daerah yang baru, maka perlu dilakukan legitimasi dari rakyat melalui pemilihan umum. Begitupun dengan cara menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan para wakil rakyat untuk mengesahkan suatu kebijakan umum di ranah legislatif.

Semua itu membutuhkan legitimasi yang formal, legal dan sesuai dengan prosedural yang ada. Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang semua masyarakat harus patuh pada hukum-hukum yang telah dibuat di bumi nusantara ini, tidak terkecuali, baik itu pejabat, penjahat, maupun rakyat biasa harus taat pada perundang-undangan yang telah disyahkan dibumi Indonesia ini. Termasuk para pembuat dan penegak hukum itu harus juga mentaati hukum yang ada.

Kembali lagi pada legitimasi, salah satu tipe legitimasi juga adalah prosedural, artinya produk hukum perundang-undangan merupakan legitimasi yang tertulis yang disepaki bersama oleh wakil rakyat dan lembaga eksekutif.

Namun bagaimana jika produk hukum dari produk demokrasi itu seolah berbenturan dengan proses legitimasi itu sendiri. Dilihat dari teori demokrasi,kepemimpinan yang kuat di era demokrasi ini harus benar-benar mendapat legitimasi dari rakyat, rakyat dimaksud, secara kelembagaan direpresentasikan oleh partai-partai politik.

Pada dasarnya anggota DPRD merupakan utusan parpol, jadi kalau parpol-parpol yang memiliki kursi di DPRD itu bisa menangkap dengan benar aspirasi rakyat, maka dari sisi teori demokrasi untuk menentukan figur yang lebih legitimate diterima rakyat untuk menjadi pengganti Endang Sukandar ditentukan oleh rakyat melalui wakilnya di DPRD yang notabene adalah utusan partai politik.

Namun menurut Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Pasal 6 pengganti Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, menyebutkan, Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia.

Disini, sepintas kita terjebak kedalam kata dari legitimasi itu sendiri, akan tetapi jika dikaji jauh lebih dalam lagi, dalam hal penggantian bupati oleh wakilnya karena meninggal dunia jelas harus mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Karena undang-undang itu sendiri merupakan hasil dari legitimasi yang disepakati oleh rakyat melalui wakilnya di DPR RI. Pada saat dibuatkannya Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008, jumlah kursi di DPR RI terbanyak di raih oleh Fraksi Partai Golkar, sebanyak 128 kursi (23.45%), dan presiden yang mengasahkan Undang-undang itu adalah Megawati Soekarno Putri, yang kita ketahui beliau adalah petinggi PDI-P. Jadi, harus dengan legitimasi seperti apalagi wakil bupati yang menggantikan bupati karena meninggal dunia? Verifikasi Administrasi waktu pencalonan sudah, legitimasi oleh rakyat secara langsung melalui Pemilukada sudah, legitimasi dengan Undang-undang sudah dibuatkan terkait hal itu, tinggal dijalankan.

Kerugian Tidak Adanya Bupati Definitif

Mengulas sejarah bangsa arab, kita kenal dengan yang namanya Muhammad bin Abdulloh, seorang pemimpin negeri tempat bernaungnya Ka’bah ini merupakan sosok yang jujur dan menjadi teladan bagi seluruh rakyatnya. Beliau memimpin negerinya dengan penuh keikhlasan dan kesederhanaan hidup, baik dilingkungan keluarganya, tetangganya, sampai pada mengolah rakyat Yastrib (kini Madinah) dan Mekkah.

Dimasa kepemimpinannya, beliau merupakan sosok pemimpin yang terbilang paling sukses di muka bumi ini, sampai-sampai namanya terus terdengar di setiap penjuru dunia sampai sekarang. Namun beliau cepat sekali meninggalkan rakyatnya, karena kematian telah menjemputnya di usia yang ke-63 tahun.

Ada yang menarik mesti kita perhatikan ketika beliau meninggal dunia, dari berbagai sumber menyebutkan. Pasca meninggalnya Muhammad bin Abdulloh, para pejabat yang dibawah kepemimpinannya tidak lekas langsung menguburkan jenazahnya. Tapi apa yang dilakukan? Mereka justru langsung berunding, melakukan paripurna untuk menentukan siapa pemimpin pengganti Muhammad kedepan.

Saking pentingnya keberadaan seorang pemimpin sejarah telah membuktikannya begitu. Lantas bagaimana dengan Sumedang pasca meninggalnya Endang Sukandar, sebagai tokoh panutan urang Sumedang?

Seharusnya di Sumedang melakukan hal yang sama, karena sejarah telah membuktikannya, dengan sesegera mungkin melakukan paripurna maka pemimpin akan segera ada gantinya, dengan begitu roda pemerintahan akan segera kembali stabil sebagaimana mestinya.

Jikalau ditunda-tunda lagi, apalagi jika ada pihak yang sengaja untuk membuat ‘deadlock’ penetapan wakil menjadi bupati definitif, jelas ini akan sangat merugikan rakyat. Karena didalam kasus meninggalkan bupati Sumedang tidak ada istilah Plt Bupati, karena bupati definitif berhalangan tetap, tidak akan kembali lagi menjadi bupati, yang ada juga menurut Undang-undang wakilnya yang menggantikan bupati melalui sidang paripurna DPRD.

Dengan belum adanya bupati yang definitif dikhawatirkan bisa berimplikasi serius terhadap jalannya roda pemerintahan terutama menyangkut dengan proses keuangan daerah. Mengingat program SMA/SMK/MA gratis yang dananya diambil dari anggaran APBD perubahan 2013, jika bupati Sumedang belum ada juga yang definitif apakah anggaran akan cair dalam waktu yang sudah ditentukan? Mudah-mudahan tidak terhambat.

Wallahu A’lam Bishawab……

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.