Hak Angket Harus Jelas ‘Juntrungannya’

Besok, 13 Januari 2014, Sumedang akan memiliki bupati baru pengganti almarhum H. Endang Sukandar, yakni bapak Ade Irawan yang mendampingi HES kini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus maju menggantikan bupati yang berhalangan tetap atau meninggal dunia. Baru juga seumur jagung HES menjabat bupati, Alloh telah menjemputnya dan ‘durian runtuh’ pun kini telah menimbun H. Ade Irawan, sosok orang baru di kancah perpolitik Sumedang, tapi dengan sekejap sudah bisa menjadi orang nomor satu di kota tahu ini, sungguh luar biasa.

Namun, ditengah itu, tidak mudah menjalani orang nomor satu di Sumedang, serangan dan tantangan datang bertubi-tubi dimana-mana. Salah satunya yang paling mencolok adalah kasus dugaan korupsi yang menimpa Ade Irawan di Cimahi. Tak pelik, kasus itu pun terus dibesar-besarkan, awalnya hanya sebatas ingin klarifikasi, minta kejelasan status hukum, hingga pada akhirnya, ribuan pendemo datang mengontrok gedung DPRD Sumedang dengan tuntutan untuk menggunakan hak angket dalam menyelidiki kasus Ade Irawan di Cimahi.

Hak angket merupakan hak anggota DPRD untuk melakukan penyelidikan atas kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana, dalam hal ini adalah dugaan keterlibatan Ade Irawan sebagai Ketua DPRD Cimahi (dulu) pada kasus korupsi perjalanan dinas anggota dewan cimahi tahun anggaran 2011.

Melirik dengan seksama kasus tersebut, sejak tahun 2012 sudah mulai diadakan penyeledikan dan kini juga sudah ditetapkan dua tersangka. Namun, mungkin, karena Ade Irawan yang kini memiliki posisi yang strategis di Kabupaten Sumedang, maka dari itu, kasus tersebut pun, terus dikait-kaitkan pada dirinya. Upaya-upaya untuk dilakukan pengusutan terhadap kasus tersebutpun terus dilancarkan. Sampai DPRD Sumedang dituntut untuk melakukan hak angket dalam kasus dugaan korupsi Ade Irawan.

Padahal sebelumnya, kita ketahui, jangan untuk hak angket yang didalamnya bakal terjadi pemanggilan-pemanggilan pihak terkait dalam kasus Ade Irawan di Cimahi, untuk mendatangi Kejari Cimahi saja, DPRD Sumedang sudah dihadang oleh sekelompok massa. Supaya DPRD Sumedang mengurungkan niatnya untuk meminta klarifikasi kasus Ade di Kejari Cimahi, karena ini adalah urusan warga Cimahi.

Dari hal itu saja, hak angket itu sudah diluar logika berfikir kita, walaupun pada kenyataannya dibenarkan oleh undang-undang. Tapi apakah etika dalam berpolitik juga harus kita kesampingkan demi memuaskan hasrat kekuasaan? Saya rasa tidak, etika memang tidak di atur dalam suatu undang-undang, tapi pada hakekatnya antara etika dan hukum memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjadikan manusia di bumi supaya berada pada jalur yang benar.

Kurang puas rasanya hak angket didepak dengan etika, dari sisi materil misalnya, jikalau benar Ade itu korupsi, yang rugi itu bukan Sumedang, tapi Cimahi. Lantas kenapa orang Sumedang yang sewot? Jelas ini aneh, kalau bukan kepentingan politik/kekuasaan harus bilang apalagi?

Lagi pula, ketika penulis membaca suatu undang-undang yang mengatur tentang hak angket itu, ternyata, hak DPRD itu ada tiga.

1. Hak interpelasi (bertanya)

2. Hak angket (penyelidikan)

3. Hak menyatakan pendapat

Ketiga hak tersebut satu sama lain memilki keterkaitan, misalkan dalam kasus Ade Irawan ini, kalau mau mengusutnya melalui hak DPRD, setidaknya lakukan dulu hak interpelasi, tanya-tanya dulu sama pa Ade-nya, bagaimana cerita kasus di Cimahi itu? Jangan langsung dilakukan penyelidikan. Polisi saja sebelum melakukan penyelidikan meminta keterangan saksi-saksi dulu, apalagi ini hak angket, minimal tanya-tanya dulu donk bupati.

Lagi pula, menurut Undang-undang 32 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat (2), hak angket itu setelah hak interpelasi. Logikanya, tanya dulu baru selidiki, etikanya, kalau ditanya gak mau ngaku, ya cari sendiri buktinya. Itu baru penggunaan hak DPRD yang benar, interpelasi => angket => jika terbukti bersalah gulingkan dengan hak menyatakan pendapat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.