Misteri di Balik Hak Angket

Hak angket yang digaungkan oleh pendemo yang berjumlah ribuan orang itu terdengar riuhnya di depan gedung DPRD Sumedang. Apa yang mereka tuntut memang benar adanya, hak angket merupakan salah satu hak DPRD sebagai bentuk pengawasan pada kinerja pemerintah, dalam hal ini kinerja kepala daerah atau bupati. 

Hak angket digunakan untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang berdampak pada masyarakat luas dan pemerintah yang diduga melanggar peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, hak angket bisa dilakukan jika terjadi krisis kepercayaan publik tatkala (dalam hal ini) bupati diduga melakukan tindak pidana (korupsi).

Prosesnya hak angket, harus di usulkan oleh 7 anggota dewan yang terdiri lebih dari satu fraksi. Setelah itu, hak angket bisa dibawa ke rapat paripurna dengan kuorum 3/4 dari jumlah anggota dewan untuk dibahas. Dalam bahasannya untuk melakukan penyelidikan dugaan kasus bupati anggota dewan diberi wewenang untuk menolak dan menerima usulan hak angket. Jika yang menerima lebih dari 2/3 dari jumlah yang hadir, maka hak angket dapat diperoses, penyelidikan pun bisa dilakukan.

Namun logikanya jika melihat situasi dan kondisi politik yang terjadi di DPRD Sumedang, mungkinkah hak angket itu dilakukan? Coba kita lihat data dibawah ini :

Fraksi PDI-P = 19 Anggota Dewan.

Fraksi Golkar = 10 Anggota Dewan.

Fraksi Demokrat = 9 Orang Dewan.

Fraksi PKS = 6 Anggota Dewan.

Fraksi PPP = 6 Anggota Dewan.

Kita bisa menggunakan rumus kuorum untuk menggelar hak angket sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Pasal 78 Ayat (1) huruf (a), bahwa sidang paripurna hak angket harus dihadiri 3/4 dari jumlah anggota dewan DPRD Sumedang dan disetujui 2/3 dari jumlah anggota dewan yang hadir. Perhatikan data di bawah ini :

Jumlah Anggota DPRD Sumedang = 50 Orang

Kuorum 3/4 = 37,5 Orang (minimal yang harus hadir)

Disetujui 2/3 = 25 Orang (harus setuju hak angket)

Sekarang kita tahu, yang ‘ngotot’ untuk hak angket itu adalah Fraksi Golkar (10 orang). Contoh Logikanya, kita taruh Fraksi Golkar, PDIP dan PKS setuju hak angket, PPP dan Demorat tidak setuju karena mereka adalah partai pengusung bupati terpilih, tidak mungkin menggunakan hak angket terhadap kader sendiri. Perhatikan rumus dibawah ini :

Fraksi Golkar = 10 Orang

Fraksi PDIP = 19 Orang

Fraksi PKS = 6 Orang

——————————- +

Total = 35 Orang

Itung-itungan anak SD nih, paripurna hak angket bisa digelar jikalau dihadiri oleh 37,5 orang anggota dewan, sedangkan yang setuju ada 35 orang. Logikanya mungkin tidak hak angket itu digelar? Golkar saja kemarin ketika pengusulan untuk pengangkatan Ade Irawan jadi bupati tidak menghadiri paripurna. Apakah sekarang untuk hak angket partai pengusung bakalan mau untuk menghadiri paripurna hak angket, rasanya mustahil.

Jadi, seandainya saja, ketiga fraksi diluar fraksi partai pengusung saja mau berkoalisi untuk melakukan hak angket, dengan itung-itungan matematika, hal itu mustahil untuk diwujudkan.

Apalagi kita tahu dilapangan, bahwa kebanyakan dari fraksi tidak menyetujui hak angket, yang ada cuma anggota Fraksi Golkar saja yang ‘keukeuh’ harus digelarnya hak angket.

Sekali lagi logikanya, mungkin tidak diadakan hak angket di DPRD Sumedang untuk menyelidiki kasus Ade Irawan di Cimahi? NGIMPIIIIIIIIIII.

Adapun cara yang mujarab adalah, si penggiat hak angket itu, nanti di pemilu 2014 setidaknya harus merebut kursi lebih dari 37 agar hak angket bisa dilakukan dengan mudahnya. FAHAM????

Lagi pula kalau kita melihat study kasus di Garut misalnya, Zaman bupati Garut Agus Supriadi periode 2004-2009, ia dijatuhkan dari kepemimpinannya akibat terkena kasus korupsi pada 2007. Awalnya hak angket yang menjadi dasar untuk melakukan penyelidikan kasus korupsi Agus Supriadi, tapi sampai detik-detik kejatuhannya, hak angket itu tidak pernah dikeluarkan dan Agus jatuh karena di eksekusi oleh KPK.

Jadi, jika ada demo-demo yang menuntut untuk dilakukannya hak angket, kita harus jeli, apa sebenarnya misi besar dibalik hak angket itu. Apalagi, dengan kasat mata dan logika sederhana hak angket itu tidak mungkin terjadi di Sumedang.

Point pentingnya adalah, demo dilakukan mungkin saja untuk mencari perhatian supaya pihak-pihak terkait (seperti KPK) menganggap, apabila hak angket tidak dieksekusi maka ada kemungkinan chaos atau kekacauan. Dari situ pihak bupati, jangan kepancing mengerahkan massa. Andai saja kepancing, berarti bakal ada ancaman konflik horizontal dan kekacauan akan terjadi hingga menyedot perhatian orang banyak.

Jika kekacauan sudah terjadi, disoroti oleh orang banyak, tidak menuntut kemungkinan diketahui oleh semua pihak dan pihak-pihak terkaitlah yang akan mengambil posisi strategis. Pengen di Sumedang seperti di Garut?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.