Benarkah HTI Musuh Negara, Atau Hanya Sebatas ‘Lelucon’ Politik di Negri Ini?

Ormas HTI

Ormas HTI

Pergerakan Ummat Islam Bangsa Indonesia terus menerus ada sepanjang sejarahnya, semenjak zaman kerajaan, kolonial Belanda, perjuangan kemerdekaan, pasca proklamasi hingga sampai masa sekarang ini. Terlalu panjang kiranya untuk membahas perjalanan ummat Islam bangsa ini dari awal kemunculannya. Namun, disini penulis akan ulas kondisi ummat Islam dewasa ini, pasca reformasi.

Dari sekian banyaknya kelompok pergerakan ummat Islam Indonesia, baik melalui ormas, partai politik maupun hingga ke organisasi ‘bawah tanah’ pun, hanya satu yang akan penulis bahas, yaitu H1zbut Tahr1r 1ndonesia (HT1).

Pada dasarnya HT1 merupakan produk luar negeri yang berhasil di import ke Indonesia, karena dilihat dari sisi sejarah organisasinya, nyaris tidak ada sangkut pautnya dengan pergerakan ummat Islam bangsa Indonesia yang sudah lama dibangun, jauh sebelum bangsa ini merdeka.

HT1 awalnya muncul di Al-Quds (Baitul Maqdis), Palestina pada tahun 1953, didirikan oleh seorang Alumni Universitas terbesar di Mesir, Al-Azhar,  Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani. Ke Indonesia sendiri berhasil masuk di era orde baru, tahun 1980-an dengan merintis dakwah melalui kampus dan merebah ke masyarakat luas sekitar tahun 1990-an.

Hampir sama dengan pola pergerakan rivalnya, PK5. Partai politik yang berjuang menegakan Islam melalui parlemen ini, lahir dari sebuah pergerakan dakwah kampus di era detik-detik jatuhnya pemerintahan orde baru.

Ada satu yang menjadi menarik disini, yaitu cara berjuang dari keduanya. Apakah seharusnya di dalam system atau di luar system? Sikap PK5 sudah jelas nampak, dengan masuknya melalui jalur parlemen menunjukkan cara ia berjuang masuk ke dalam system yang sudah ada lalu memperbaikinya. Akan tetapi berbeda dengan HT1 yang ‘katanya’ menyatakan dirinya bergerak diluar system yang ada, benarkah seperti itu? Mari kita ulas disini.

HT1 merupakan sebuah partai politik yang berkembang di Indonesia, walaupun pada kenyataannya belum pernah ikut langsung pada pemilihan umum. Akan tetapi, politik menjadi kegiatan sehari-harinya dan Islam adalah ideologinya.

Sebagai organisasi yang bergerak di wilayah nusantara, HT1 terdaftar di Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jendral Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai organisasi kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentengan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan begitu, secara konstitusional HT1 marupakan bagian dari institusi yang legal di Republik ini, yang menganut system demokrasi dan Pancasila sebagai dasar negaranya.

Tapi bagaimana dengan kampanye propaganda HT1, yang menyatakan demokrasi itu haram, pancasila itu thogut dan masih banyak lagi propaganda yang seolah tak setuju dengan berdirinya Negara ini. Apakah hal tersebut masuk kedalam kategori makar?

Sejauh ini, HT1 dengan melakukan propagandanya itu tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini, karena sejak awal melalui SK pemerintah Republik Indonesia tentang organisasinya memang harus tunduk pada peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu HT1 nyaris tidak bermasalah dengan ketentuan hokum yang dibuat pemerintah terkait propagandanya.

Adapun didalam kampanye nya yang seolah-olah anti pancasila itu dibenarkan oleh Negara. Karena Negara menjamin setiap warga Negara untuk berkumpul, baik dalam bentuk ormas maupun partai politik dan Negara juga menjamin setiap warga Negara untuk mengeluarkan pendapatnya masing-masing, termasuk pendapat soal penerapan syari’at Islam di Indonesia dan ketidak setujuannya penerapan pancasila di tubuh republik ini.

Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28E Ayat (3) :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Lantas seperti apakah yang dimaksud makar itu? Makar yang dimaksud oleh negera bisa dilihat di Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 104-117.

Sejauh ini, kegiatan yang dilakukan oleh ormas HT1 cenderung mengikuti dan taat terhadap undang-undang yang ada dan jauh dari jeratan pasal-pasal tentang makar terhadap Negara.

Jangankan untuk HT1 yang secara konstitusional organisasinya tercatat di Negara Republik Indonesia, N11 sekalipun yang nyata-nyata secara keorganisasian diluar Negara Republik Indonesia ini sangat jauh dari jeratan pasal makar dalam KUHP.

Jadi kesimpulannya, organisasi apapun, baik yang tercatat di Negara maupun organisasi bawah tanah, selama tidak berbenturan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selama itu juga mereka akan aman hidup di Negara ini, walau bagaimanapun dan apapun yang telah ia lakukan dan kemukakan.

Kalau tidak setuju dengan pancasilanya sambil bawa bom atau senjata, baru itu akan di tangkap sama aparat. Tapi kalau hanya sebatas berkoar-koar, ini haram, itu thogut, system ini yang seharusnya, Negara tidak akan mempermasalahkannya kok, buktinya aman-aman saja HT1 sampai sekarang.

Oleh daripada itu, pergerakan yang satu dengan yang lainnya jika memiliki tujuan yang sama, alangkah lebih baiknya jangan saling bersinggungan, apalagi sampai saling menyalahkan. Lebih baik, satu sama lainnya bahu membahu menutupi kekurangan yang ada demi terwujudnya keinginan bersama.

Karena musuh yang ada disana, sebenarnya sangat suka tatkala, diantara pergerakan yang memiliki tujuan yang sama tapi satu sama lain saling bersinggungan. Mudahan-mudahan ketersinggungan itu tidak masuk dalam agenda mereka, para pembenci risalah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.